AMAN Optimis MK Tolak Gugatan SALAMAT pada Sidang Lanjutan

Walikota terpilih Capt. Ali Ibrahim didampingi kuasa hukum saat berada dihalaman Kantor MK

TIDORE - Kuasa Hukum Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan terpilih, Capt. Ali Ibrahim-Muhammad Sinen alias AMAN Jilid II optimis tahapan sidang gugatan Paslon SALAMAT tidak sampai pada tahapan pemeriksaan saksi, namun akan ditolak  oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan kuasa hukum AMAN jilid II Iskandar Yoisangadji, usai persidangan sengketa Pilkada Kota Tidore Kepulauan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, pada Jumat (29/1/2021) pagi tadi.

Kata Iskandar, sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di panel 3 dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul, yang berlangsung begitu ketat penjagaaannya dengan penerapan protokol kesehatan,” Awal sidang saja kita sudah bisa mendengarkan pertanyaan Hakim, kenapa tidak memenuhi pasal 158 mengajukan permohonan," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, materi gugatan Paslon SALAMAT yang begitu bersemangat ingin memenangkan sengketa Pilkada Tidore, begitu lemah dari sisi syarat 2 persen dalam pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016 yang diubah dengan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota," Ada 33 alat bukti yang disahkan tetapi ada satu catatan, nah dari inilah kita sebagai kuasa hukum punya hak mengkroscek daftar alat bukti yang disahkan," terangnya.

Sisi lain dari gugatan SALAMAT lebih tidak menyoroti perselisihan hasil suara , namun lebih pada menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Paslon AMAN ,” Mereka tidak soroti masalah hasil suara, untuk menghindari masalah 2 persen. Inti masalah soal kewenangan Paslon AMAN selaku petahana menggunakan sejumlah anggaran untuk kepentingan politik,” ujar Iskandar.

Kendati demikian, Iskandar menegaskan dalam setiap dugaan yang dilayangkan kuasa hukum SALAMAT harus disertai dengan bukti yang kuat bukan sekedar bunyi saja agar tidak terlihat mereka salah masuk kamar," Dan itu mereka wajib mempertanggunjawabkannya bukan hanya dihadapan Hakim,” cetus Iskandar.

Iskandar bahkan menyatahkan dalam sidang lanjutan pada tanggal 8 Februari dengan mendengarkan jawaban termohon terkait keterangan Bawaslu," Maka dipastikan perkara ini pupus ditengah jalan alias di tolak,” sebut Iskandar.

Hal senada juga disampaikan oleh Rustam Ismail, dia menegaskan apa yang Paslon SALAMAT dalilkan dalam permohonan terkait pengunaan APBD untuk kepentingan Paslon AMAN adalah tuduhan yang mengada-ngada," MK itu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi atau penyalagunaan anggaran, ini bukan pengadilan Negeri,” ucap Rustam.

Rustam menambahkan, apa lagi materi gugatan SALAMAT tidak ada audik BPK terkait dengan dana APBD 2020 maupun rekomendasi Gakumdu dan Bawaslu terkait dengan temuan money politik," Permohonan SALAMAT semuanya ngaur," pungkas Rustam.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga