Pemuda Muhammadiyah dan GP – Ansor Tidore Sikapi Pembubaran FPI

Logo Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor || foto istimewah

TIDORE - Pembubaran ormas merupakan kewenangan pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ormas. Jika alasan pembubaran itu adalah tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan meresahkan, tentu harus diberlakukan juga kepada ormas lain.

Untuk itu pengurus daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan berharap jangan hanya tegas kepada front pembela islam (FPI) sementara ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan dibiarkan," Jadi kalau ditertibkan maka yang lain juga," kata Iksan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan, Kamis (7/1/2021).

Lebih lanjut, kata Iksan, mengutip apa yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, maka Pemuda Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan mengajak masyarakat untuk tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Karena apa yang dilakukan pemerintah bukanlah tindakan anti-Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan.

" Yang penting pemerintah berlaku adil. Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua," tutur Muhammad Iksan, mengutip penyataan PP Muhammadiyah.

Sementara terpisah, senada juga diungkapkan oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tidore Kepulauan Seopriadi Sahbudin, menyatakan pembubaran Ormas seperti FPI yang dilakukan oleh Pemerintah bukan soal lembaganya melainkan terkait dengan ajarannya.

" Ini bukan soal lembaganya (FPI) melainkan ajaran - ajarannya, dan keputusan tersebut adalah keputusan dari negara dan itu harus diikuti, dan soal pembubaran tersebut bukan soal frontnya tapi ajarannya," kata Adi panggilan akrabnya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga