APDESI Nilai Tuduhan Paslon SALAMAT Tidak Mendasar, Bank BRI Cabang Soasio Disoal

Muchlis Malagapi Ketua APDESI Kota Tidore Kepulauan

TIDORE - Menyikapi soal gugatan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Nomor urut 3 yakni Salahudin Adrias - Muhammad Djabir Taha alias SALAMAT, yang ikut menyeret nama Pemerintah Desa terlibat dalam kasus indikasi money politik yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yakni Ali Ibrahim - Muhammad Sinen (AMAN).

Membuat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Tidore Kepulauan Muchlis Malagapi angkat bicara, dia mengatakan tuduhan atas apa yang disampaikan oleh Pasangan SALAMAT melalui Kuasa Hukumnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah tindakan yang merusak nama baik Pemerintah Desa, pasalnya persoalan tersebut merupakan sebuah fitnah yang tidak berdasar, Selasa (29/12/2020).

Olehnya itu, lelaki yang akrab disapa Ulis ini meminta kepada Paslon SALAMAT agar dapat membuktikan tuduhan tersebut, bahkan diapun mengancam akan menempuh jalur hukum sebagai langkah memperbaiki nama baik Pemerintah Desa yang dianggap menggunakan Dana Desa untuk kepentingan memenangkan salah satu Paslon tertentu.

" Mereka harus membuktikan di Desa mana yang anggarannya digunakan untuk memenangkan Pasangan AMAN. Sebab bagi kami, jangan hanya karena kepentingan politik mereka seenaknya berwacana yang itu ikut merusak nama baik Pemerintah Desa. Lalu kemudian tidak bisa dibuktikan, olehnya itu dalam waktu dekat masalah ini akan kami laporkan ke pihak kepolisian untuk memanggil Paslon SALAMAT dan membuktikan tuduhannya yang mnurut kami itu adalah fitnah," tegasnya.

Ulis menambahkan, bahwa rasa kecawaan yang dimiliki oleh Paslon SALAMAT karena telah kalah dalam kontestasi politik di Tidore, merupakan hal yang lumrah. Namun jangan karena kecewa yang berlebihan membuat Paslon Salamat turut membabibuta apa yang menjadi perjuangan Pemerintah Desa untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pasalnya saat ini, Desa juga berupaya untuk membangun kepercayaan publik seiring dengan meningkatnya Dana Desa, sehingga berbagai macam inovasi dan kreatifitas mulai digerakkan.

" Langkah yang dilakukan Paslon Salamat ini telah merusak kepercayaan pemerintah desa di mata masyarakat, lagipula soal Dana Desa ini pengawasannya juga sangat ketat, mulai dari masyarakat, OKP, dan Stakeholder, bahkan soal Dana Desa ini juga ikut diaudit oleh Inspektorat dan BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Olehnnya itu jangan membangun narasi seolah-olah ada keterkaitan pencairan dana desa kemudian dana itu digunakan oleh Paslon tertentu untuk kepentingan Pilkada, karena kami bisa dipastikan masalah itu tidak kaitannya sama sekali," pungkasnya.

Selain menyoroti soal gugatan SALAMAT yang menyeret nama Pemerintah Desa, Ulis juga menyentil terkait dengan sikap yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu di BANK BRI Cabang Soasio yang ikut memberikan keterangan soal transaksi pencairan Dana Desa yang dianggap sangat tidak etis.

Karena pencairan di tanggal 8 Desember 2020 itu hanya terdapat dua Desa dari 49 Desa yang melakukan pencairan, dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan Tunjangan dan Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa bukan digunakan oleh Paslon AMAN dalam kepentingan Pilkada.

Untuk itu, Ulis yang juga berkapasitas sebagai Kepala Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara ini, mendesak kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengevaluasi kembali kerjasama antara Pemda dan BANK BRI Cabang Soasio. Bila perlu anggaran yang disimpan terkait dengan Dana Desa di BANK BRI, sudah harus dialihkan penangannya ke BANK yang lain. Karena selain dianggap terdapat dugaan oknum yang tidak beretika pelayanan mereka terhadap pemerintah desa juga kurang baik dan terkesan memperlambat proses pencairan.

"Sepanjang proses politik berjalan lembaga yang dipercayakan oleh negara seperti Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga tidak menemukan adanya unsur money politik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memenangkan Paslon tertentu, ini artinya pencairan dana desa tidak ada kaitannya dengan kepentingan Politik oleh Pasangan AMAN," tuturnya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga