Banggar Pending Anggaran Verifikasi dan Sosialisasi Penyusunan Pedoman TPP

[ Suasan rapat ]

TIDORE - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan pending usulan anggaran yang disampaikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan terkait dengan Penyusunan Pedoman TPP senilai Rp. 50 Juta, Rabu (11/11/2020).

Pasalnya anggaran tersebut dianggap belum terlalu penting karena hanya sebatas mengundang pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan verifikasi dan sosialisasi di Kota Tidore Kepulauan mengenai Penyusunan Pedoman TPP.

"Kalau yang diundang itu adalah pihak Kementerian, tentu ketika mereka kesini sudah pasti ada biaya perjalanan dinas yang ditanggulangi oleh mereka, jadi saya pikir anggaran itu (Penyusunan Pedoman TPP) tidak perlu dimasukan," tegas Elvri Habib salah satu Anggota Banggar dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD-P 2020, Rabu, (11/11/2020).

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Organisasi Muhammad Sjarif megatakan bahwa jika anggaran tersebut kemudian dipangkas, maka sudah tentu akan membuat pihaknya semakin kesulitan dalam memperjuangkan TPP. Sebab masalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini selain mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan juga harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

"Anggaran 50 Juta yang kami alokasikan itu tidak ada lagi perjalanan Dinas, karena kami yang undang mereka untuk datang ke Tidore melakukan verifikasi secara langsung," tuturnya saat dikonfirmasi usai melakukan agenda pembahasan.

Lebih lanjut, Sjarif menjelaskan bahwa tujuan daripada kegiatan penyusunan pedoman TPP ini nantinya akan dikirim ke Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, sehingga penting untuk dilakukan kerjasama dalam hal Validasi dan Verifikasi sampai pada tingkat implementasi.

" Kenapa kegiatan ini penting untuk dianggarkan karena Agenda ini merupakan kepentingan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga kita membutuhkan kehadiran mereka untuk mendampingi kita di daerah, maka semua biaya harus kita yang tanggulangi. Sebab mereka juga punya banyak agenda yang harus melayani hampir kurang lebih 500 Kabupaten/Kota di Indonesia. Berbeda halnya kalau ini menjadi agenda mereka, maka tidak perlu kita yang anggarkan. Tetapi karena kita butuh mereka maka penting untuk dianggarkan, lagipula dokumen soal TPP ini juga nantinya akan dikirim ke mereka untuk mendapat persetujuan," tambahnya.

Lebih lanjut, Sjarif mengaku bahwa agenda terkait dengan Penyusunan Pedoman TPP ini direncanakan pada bulan ini, namun jika tidak ada dukungan anggaran, maka sudah tentu kegiatan tersebut akan sulit dijalankan. Olehya itu ia berharap adanya dukungan Anggaran dari DPRD Kota Tidore Kepulauan.

"Kalau anggaran ini tidak dimasukan dalam APBD-P maka kami tentu kesulitan untuk membuat kegiatan ini, jadi kalau menunggu waktu mereka maka kemungkinan akan agak lama dan kami tidak bisa pastikan kapan mereka punya waktu untuk datang ke Tidore, tetapi kalau kita sudah agendakan maka itu mudah saja untuk mengundang mereka hadir, dan persoalan ini sudah saya bicarakan langsung dengan mereka di Kemendagri," tuturnya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga