Paslon Diwajibkan Lapor dan Umumkan Kekayaan

[Abdullah Dahlan Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan]

TIDORE - Pasangan calon  Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan akan melaporkan dan selanjutkan mengumumkan harta kekayaan pribadi/pejabat negara (LHKPN) pada Pilkada 2020 serentak.

Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan, Abdullah Dahlan mengatakan, paslon wajib melaporkan harta kekayaan mereka.

Ketentuan tersebut tertuang pada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang kemudian terus diperbarui hingga muncul PKPU nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan.

Pada PKPU nomor 3 Tahun 2017 Pasal 74 ayat 1, menyebutkan Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat dua hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

"LHKPN ini merupakan syarat pencalonan. Paslon wajib melaporkannya ke KPK. LHKPN dari tahun 2020, mulai Januari 2020 sampai terakhir kemarin waktu pendaftaran calon," kata Abdullah saat ditanyai LHKPN Paslon di Kantor KPU Tidore, Senin (26/10/2020).

Mekanismenya kata dia, paslon melaporkan secara online di elhkpn.kpk.go.id. Laporan harta kekayaan mereka diterima untuk selanjutnya diverifikasi.

Setelah verifikasi berhasil, tanda terima diberikan sebagai syarat calon. "Laporan diterima dan diverifikasi. Setelah verifikasi berhasil. Tanda terima menjadi syarat calon untuk pendaftaran pasangan calon," jelasnya.

Dia memastikan bahwa ketiga pasangan calon yakni nomor urut 1 Basri Salama - M. Guntur Alting (BAGUS), nomor urut 2 Ali Ibrahim - Muhammd Senin (AMAN), dan nomor urut 3 Salahuddin Adrias - M. Djabir Taha (SALAMAT) sudah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK, dan LHKPN-nya dinyatakan lengkap.

"Semua paslon sudah melaporkan. Karena merupakan syarat calon," katanya.

LHKPN ini penting untuk mengetahui kekayaan sebenarnya dari masing-masing paslon. Harta dan kekayaan dari awal paslon belum dan sampai ia menjabat. Apakah sesuai tidak dengan jabatan yang dijabat mereka.

"LHKPN ini untuk mengetahui kekayaan sebenarnya masing-masing paslon. Dari awal dia belum menjabat sampai dia menjabat hasil kekayaan. Sesuai tidak dengan jabatan mereka," katanya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga