Keluarga Rudi Lapor Ketua Perindo ke Bawaslu

[Keluarga Rudi Moh. Yamin saat memasukan laporan ke Bawaslu]

TIDORE - Keluarga Rudi Moh. Yamin, resmi melaporkan Ketua DPD  Partai Perindo Kota Tidore Kepulauan Abubakar Nurdin ke Kantor Bawaslu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik, Sabtu (24/10/2020).

Abubakar diduga melakukan kampanye hitam yang mencatut nama keluarga Rudi Moh. Yamin saat menyampaikan orasi politik pada saat kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Capt.Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen di Kelurahan Indonesiana baru-baru ini.

Ridwan Moh. Yamin yang mewakili keluarga Rudi Moh Yamin saat melakukan konfrensi pers usai membuat laporan mengatakan, dalam orasi kampanye Abubakar menyebut Rudi semasa menjabat sebagai Direktur Perusda Aman Mandiri dengan anggaran yang cukup besar tidak berbuat untuk rakyat, malah hanya membiayai keluarganya,

" Laporan yang dibuat ini terkait dengan black campaig (kampanye hitam) yang dilakukan oleh saudara Abubakar Nurdin pada kampanye AMAN di Kelurahan Indonesiana. Kami menilai sudah ada unsur fitnah dan sudah mencemarkan nama baik keluarga besar,” kata Ridwan pada Jumat (23/10/2020) kemarin.

Ridwan menilai apa yang disampaikan oleh Abubakar Nurdin sudah menyalahi UU Nomor 10 Tahun 2016," Apa yang disampaikan Abubakar ini sudah termasuk pada pelanggaran Pilkada. Karena itu kami berharap Bawaslu dapat menangani kasus ini secara objektif, dalam rekaman video yang kami masukkan sebagai bukti di Bawaslu jelas apa yang disampaikan Abubakar itu dengan sengaja mencemarkan nama baik keluarga kami," tandasnya.

Sementara itu, Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Tidore Kepulauan, Amru Arfa saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut," Sudah dilaporkan ke Bawaslu Tidore pelapor juga sudah kami kasih tanda terima, setelah itu kita akan melakukan pengkajian awal. Kajian awal yang dilakukan guna memastikan keterpenuhan syarat laporan itu atau tidak. Setelah itu baru diplenokan oleh pimpinan apakah kasus ini masuk kategori apa, apakah pelanggaran pidana pemilihan ataukah pidana umum," tukasnya.

Amru menjelaskan jika masuk pelanggaran pidana pemilihan maka dilanjutkan pembahasan tahap I dengan Sentra Gakkumdu.”Jadi kita jadwalkan hari senin jam 2 siang akan pembahasan tahap I dengan Gakkumdu. Tetapi kalau masuk pelanggaran pidana umum, maka Bawaslu akan merekomendasikan ke Polres Tidore untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga