Aliansi Rakyat Halteng Desak DPRD Tolak Omnibus Law

[Kantor DPRD Halmahera Tengah yanga dipalang oleh Mahasiswa]

WEDA- Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Halteng Bergerak menyegel pintu utama Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Massa aksi menegaskan dan mendesak agar DPRD Halmahera Tengah segera membuat sikap tegas penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker yang sudah disahkan DPR-RI pada tanggal 5 Oktober 2020.

Saiful salah massa aksi saat berorasi menegaskan, " Jika DPRD tidak melakukan penandatanganan nota kesepakatan untuk sama dengan rakyat menolak UU cipta kerja, maka DPRD Halteng juga turut andil dalam merusak daerah ini." teriaknya, Jumat (23/10/2020).

Sementara itu, Kordinator aksi M. Safrin Yusuf juga menyampaikan, bahwa Undang-undang Omnibus law telah menuai protes besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, karena mereka tahu undang-undang itu sangat menyengsarakan rakyat kecil dan buruh nantinya.

Usai menyegel Kantor DPRD Halmahera Tengah, massa aksi sempat melakukan hering terbuka di depan Kantor DPRD dengan tiga anggota dewan. Setelah melakukan hering massa aksi melanjutkan konvoi dan aksi di depan kediaman Ketua DPRD Halmahera Tengah Sakir Ahmad. Massa pun bergerak menuju perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Halmahera Tengah dan berorasi di depan kediaman Ketua Komisi III DPRD Aswar Salim.

Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Halteng Bergerak melibatkan berbagai elemen Komunitas, Pemuda dan Mahasiswa Halmahera Tengah.

Penulis: Firman
Editor: Redaks

Baca Juga