LBH TRUST Malut Apresiasi Putusan PN Soasio Atas Penolakan Permohonan Praperadilan Rahmat Safrani

[Advokat LBH TRUST Malut]

TERNATE - Lembaga Bantuan Hukum TRUST Maluku Utara mengapresiasi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 5 /Pid.Prap/2020.PN Sos Tertanggal 12 Oktober 2020 yang menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Rahmat Safrani selaku Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya Dr. Hendra Karianga, SH.,MH. Dkk terhadap Termohon, yaitu Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah atas Kasus dugaan pengadaan lahan Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Kabupaten Halmahera Tengah.

Menanggapi putusan tersebut, Sabri Bachmid, SH. dan Karisno Tamojaga, SH. Selaku Advokat/Pengacara dari LBH TRUST menghimbau kepada pihak yang kalah dalam proses permohonan praperadilan agar tetap tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim. Sebab, putusan hakim adalah produk yang dihasilkan melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum. Terlebih marwah putusan hakim secara teoritik haruslah diterima oleh semua pihak.

" Hal ini dikenal dengan asas hukum res judicata pro varitate habetur artinya putusan hakim haruslah dianggap benar. Namun kemudian, berdasarkan pantauan dari LBH TRUST Malut pada media massa, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak menerima putusan hakim sebagaimana dimaksud dan justru ingin melaporkan hakim yang bersangkutan ke Komisi Yudisial, menurut kami tindakan tersebut terlalu berlebihan," kata Sabri Bachmid melalui rilisnya yang diterima jarita.id, Sabtu (17/10/2020).

Menurutnya, jika ditelaah objek atau materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan sah tidaknya penetapan tersangka Rahmat Safrani. Memang objek praperadilan telah diperluas sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan tidak saja terbatas pada Pasal 77 KUHAP Bahwa untuk menilai sah tidaknya kualifikasi penetapan tersangka Rahmat, maka penting kiranya melihat apa yang disebut dengan (bukti) proof atau evidence yang diperoleh oleh Penyidik / Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini tentu merujuk pada konsep pembuktian yang dikemukakan Ian Denis dalam The Law Evidence kemudian dibagi menjadi 4 (empat) hal. Pertama bukti yang diperoleh haruslah Relevan, Kedua, bukti harus dapat diterima Admissible, Ketiga bukti tidaklah disebut sebagai Exlusionary rules atau perolehan dengan cara tidak sah, dan Keempat bukti haruslah dapat dievaluasi oleh hakim dan hakim dapat mengesampingkan bukti sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau weight of the evidence. Kekuatan pembuktian / bewijskrach yang Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perihal “bukti permulaan”, “bukti yang cukup” dan “bukti permulaan yang cukup” Adalah semata-mata merujuk pada dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Baik Keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP" lanjut Abi sapaan Sabri Bachmid.

Dia menambahkan, dalam pemberitaan juga Kuasa Hukum Pemohon akan mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap permohonan Praperadilan hal ini menurut Karisno Tamojaga upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan yang telah diputus adalah suatu kekeliruan yang nyata. Sebab, jika merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan bahwa “Putusan Praperadilan tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali”.

Maka dari itu, jika Kuasa Hukum Rahmat Safrani Dr. Hendra Karianga, SH.,MH mengatakan di media massa akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan sebagaimana dimaksud," Maka menurut hemat kami, permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima dengan bentuk penetapan ketua pengadilan negeri dan berkas perkara permohonan PK yang diajukan nantinya tidak dikirim ke Mahkamh Agung," kata Karisno.

Kata Karisno, hal ini sekalipun misalnya hakim mengabulkan Permohonan Praperadilan oleh Rahmat tidak secara mutatis-mutandis menghilangkan kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangkanya kembali sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016. Jika dikaitkan dengan Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014 hal 103 yang mengutip pendapat Paul Robert dan Adrian Zuckerman terkait bukti yang telah diuji keabsahan atau perolehannya mengenai tiga hal. Pertama Rigts protection by the state, kedua deterrence atau disciplining the police, dan ketiga the legitimacy of the verdict.

Sehingga dapat digambarkan ketiga hal tersebut diatas hanya berbicara soal aspek formil atau prosedur maupun keabsahan perolehan bukti," Maka seseorang yang kemudian oleh pengadilan telah menyatakan penetapan tersangka tidak sah, tidak dapat ditafsirkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut menjadi gugur. Maka dari itu, dengan penolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Rahmat, telah membuka terang tentang siapakah dalang atau actor intelektualis dibalik kasus Korupsi dugaan pengadaan lahan Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Kabupaten Halmahera Tengah, dan hal ini perlu dibongkar sampai ke akar-akarnya" tandas Karisno.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga