Ketua DPRD: Tidak Benar Jika DPRD Dianggap Tidak Mau Akomodir 75 Miliar Dana TPP Milik ASN

[ Ahmad Ishak Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan ]

TIDORE – Menyikapi opini publik terkait dengan ketakutan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menghitung gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD dengan menggunakan klasifikasi kondisi kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang rendah sehingga berdampak terhadap penurunan gaji dan tunjangan Anggota DPRD, dibantah oleh Ahmad Ishak Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (15/10/2020).

Menurutnya, penurunan gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kota Tidore kepulauan merupakan sebuah konsekuensi jika KKD Kota Tidore Kepulauan berada pada posisi rendah, hanya saja RAPBD 2021 yang dirancang pada posisi rendah maka gaji dan tunjangan Anggota DPRD baru akan turun pada klasifikasi rendah di tahun 2023, namun semangatnya bukan pada soal itu.

Sehingga tidak benar jika DPRD dianggap tidak mau mengakomodir 75 Miliar dana TPP milik ASN karena takut gajinya juga diturunkan akibat adanya KKD dengan klasifikasi rendah.

“ Yang membuat KKD kita menjadi rendah karena masuknya TPP, sebab TPP melekat pada belanja pegawai yang kemudian nampak dalam postur APBD, dimana belanja pegawai lebih besar daripada belanja publik, padahal dalam merumuskan kebijakan anggaran seharusnya belanja publik lebih besar dari belanja peagawai,” ungkapnya.

Olehnya itu, TPP milik ASN yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Daerah Kota Tidore senilai Rp. 75 Miliar, kemudian dalam pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD turun menjadi 60 Miliar dan terjun lagi ke 26 Miliar sesungguhnya bukan karena DPRD takut KKD rendah dan berimbas terhadap penurunan gaji anggota DPRD, melainkan penurunan TPP senilai Rp. 26 Miliar itu dikarenakan adanya penurunan dana transfer yang hampir 80 Miliar, yang kemudian perlu dilakukan penyesuaian sehingga belanja publik lainnya dapat terpenuhi.

" Perlu diingat bahwa Pemberian TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD,” tandasnya.

Penulis: Daffa
Editor: Redaksi

Baca Juga