Pernyataan Ahmad Hatari Kecewakan Buruh dan Mahasiswa di Maluku Utara

[ Yanto Yunus Aktivis Buruh Maluku Utara ]

TERNATE - Berdasarkan pernyataan Ahmad Hatari selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Nasdem itu, yang mengatakan bahwa " Aksi demostrasi yang dilakukan oleh kaum buruh dah mahasiswa menolak Omnibus Law itu di tunggangi dan ada yang membayar mereka, tidak mungkin dalam aksi tersebut mereka mengumpulkan uang pribadi untuk makan dan pelangkapan".

Menyikapi pernyataan Ahmad Hatari, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Ternate keberatan terhadap pernyataan Politisi NasDem yang menuding aksi buruh ada yang fasilitasi. Sebab aksi yang dilakukan adalah moril dari hati. Lantaran tidak berpihaknya UU Omnibus Law pada kaum buruh, Senin (12/10/2020).

" Sebab aksi kemarin yang dihadiri kaum buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Ternate, PSP-SPN Halmahera Tengah (Halteng), Mahasiswa yang bersungguh - sungguh memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat," kata Yanto Yunus Aktivis Buruh dan juga pengurus SPN Kota Ternate.

Menurutnya, SPN Kota Ternate menilai Ahmad Hatari sebagai seorang politisi wakil rakyat seharusnya menunjukan sikap pro rakyat, bukan mengecawakan rakyat," Bukankah bapak duduk di kursi DPR-RI dari tangan rakyat, kenapa sudah jadi wakil rakyat DPR mengecewakan rakyat khususnya rakyat Maluku Utara," pungkasnya.

Yanto menambahkan, tuduhan tersebut jika tidak dapat dibuktikan maka dapat dikategorikan sebagai fitnah kepada buruh yang melakukan aksi dan hal tersebut merupakan perbuatan pidana," Maka dari itu, perkataan Ahmad Hatari tersebut telah melukai dan mencedirai hati kaum buruh Maluku Utara pada Khususnya dan Buruh Indonesia pada umumnya," tuturnya.

Untuk itu aktivis buruh Maluku Utara Suarez Yanto Yunus Faroek menilai perkataan Ahmad Hatari tidak memiliki nilai edukasi. Tetapi justru memperkeruh suasana. Bisa jadi perkataan itu akan menjadi amarah bagi buruh dan Mahasiswa untuk kembali turun ke jalan.

" Seharusnya sebagai wakil rakyat, Hatari perlu menunjukan sikap profesional. Lakukan dialog publik dengan buruh/mahasiswa Maluku Utara terkait adanya tindakan DPR RI yang telah mengesahkan UU Omnibus Law. Agar kami tidak berpekulasi terhadap pasal-pasal dalam Ombibus Law yang beredar luas dengan naskah yang belum jelas, bukan malah mengomentari aksi buruh dan mahasiswa atas penolakan Omnibus Law. Saya prediksi Hatari pun belum baca naskah UU Omnibus Law jadi asal ngomong. Sebagai aktivis buruh saya mengajak Hatari untuk lakukan dialog terbuka soal UU Omnibus law Cipta Kerja yang dianggap mereduksi kepercayaan buruh Indonesia" tegas Anto.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga