Kepala Desa di Tidore Sebut 25 Anggota DPRD Munafik

[ Aksi Demo Kepala Desa se - Kota Tidore Kepulauan ]

TIDORE - Sebanyak 49 Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Tidore Kepulauan melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana usulan sejumlah fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan yang menginginkan agar sebagian alokasi dana desa diperuntuhkan untuk kepentingan pembiayaan biaya BPJS untuk masyarakat Tidore dalam alokasi APBD tahun 2021, Kamis (1/10/2020).

Sebelumnya keterwakilan 49 Kepala Desa se - Kota Tidore Kepulauan yang tergabung dalam APDESI ini melakukan pertemuan dengan sejumlah Anggota DPRD yang membahas terkait dengan pembiayaan BPJS gratis, dimana dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi tersebut berencana memangkas 4 persen dari 10 persen dana desa untuk kepentingan pembiayaan BPJS untuk masyarakat.

Menurut Ketua APDESI Muhlis Malagapi yang juga sebagai Kepala Desa Maitara Tengah, mengatakan aksi unjuk rasa penolakan ini bukan karena persoalan setuju tidak setuju tetapi tidak ada dasar hukum yang jelas mengatur tentang dana desa untuk membiayai masyarakat dalam program BPJS.

Kata Muhlis, Sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa hanya mengatur biaya BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan untuk masyarakat jangan dipolitisir," Kami 49 Desa yang tergabung dalam APDESI menolak rencana sejumlah fraksi DPRD untuk membiayai masyarakat untuk kepentingan pembayaran BPJS menggunakan dana desa, ADD 10 persen harga mati," teriak Muhlis dalam orasinya.

Dia menambahkan bahwa dalam hering bersama di ruang paripurna tidak ada hasil, rupanya 25 Anggota DPRD tidak mempunyai empati terhadap Desa di Kota Tidore Kepulauan, hal tersebut adalah sikap kemunafikan yang ditunjukan oleh Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Untuk jika tuntutan yang disampaikan tidak diakomodir maka atasnama Kepala Desa se - Kota Tidore akan memboikot aktivitas perkantor dan menolak 25 Anggota DPRD saat berkunjung ke Desa," DPRD tidak berpihak kepada Desa, dorang mau jadikan BPJS sebagai lahan bisnis, kami para Kepala Desa tetap berkomitmen bahwa realisasi ADD tetap 10 persen," tegasnya.

Selain itu Muhlis menyampaikan 49 Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan ini juga memberikan dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tetap komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat merealisasi ADD 10 persen," Saat hering bersama di DPRD tadi, anggota DPRD terkesan memojokkan kami dan sering memutar kata," tukasnya.

Sementara Pjs Wali Kota Tidore Kepulauan Ansar Daaly dihadapan para Kepala Desa menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada TPAD sebelum cuti mengatakan anggaran yang tidak bisa disentuh adalah alokasi dana desa," Saya tanya ke TAPD bahwa ada pesan dari Pak Wali dan Pak Wakil sebelum cuti yaitu anggaran alokasi dana desa tidak bisa disentuh," tuturnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga