Masalah Listrik di Pulau Mare, Ali: Selesai Cuti Saya Akan Menyurat ke Presiden

[ Foto bersama usai kampanye blusukan ]

TIDORE – Antusias Masyarakat Desa Mare Gam maupun Desa Mare Kofo Kecamatan Tidore Selatan dalam menyambut pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen begitu tinggi, hal itu dikarenakan selama kepemimpinan kedua pasangan tersebut yang akrab dijargonkan dengan akronim AMAN pada periode pertama, telah banyak menorehkan prestasi dalam kerja-kerja pemerintahan.

Sehingga untuk menjamu pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan pada 9 Desember 2020 mendatang, warga yang tinggal di dua desa tersebut berkomitmen untuk kembali memenangkan pasangan AMAN diatas 80 Persen.

" Kami hanya ingin menitipkan bekal untuk Pak Ali dan Ayah Erik apabila kembali melanjutkan kepemimpinan di Tidore, berupa adanya aliran listrik di Desa Mare Gam maupun Mare Kofo, beserta pembangunan pelabuhan untuk warga Desa Mare di Pulau Tidore, sehingga dengan begitu kami tidak lagi dipersulit ketika mau bepergian ke pasar,” ungkap Adam Yusup perwakilan Pemuda Desa Mare Gam saat melakukan tatap muka dengan Pasangan Calon Wali Kota Capt.Ali Ibrahim, Senin (28/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Capt. Ali Ibrahim kemudian mengatakan bahwa apa yang menjadi keinginan warga masyarakat di Desa Mare Gam maupun Mare Kofo merupakan sebuah program yang telah dijalankan dirinya bersama Muhammad Sinen pada periode pertama, sehingga terkait dengan aliran listrik, tepatnya di tahun 2018 Ali Ibrahim sendiri telah datang melakukan peletakkan batu pertama untuk Pembangunan PLTD Pulau Mare yang saat ini sudah berdiri kokoh di Desa Mare Gam, sehingga langkah selanjutnya tinggal dilakukan peresmian dan mengaktifkan bangunan tersebut untuk dinikmati oleh warga masyarakat yang tinggal di dua desa tersebut.

" Sampai sekarang saya belum bisa meresmikan bangunan tersebut, karena dari pihak PLN hanya mampu menanggung satu unit mesin, sementara satunya lagi mereka minta untuk ditanggung Pemerintah Daerah, dan masalah ini baru mereka sampaikan ke saya berapa hari lalu, yang sudah tentu saya tidak bisa berbuat banyak karena draf KUA-PPAS 2021 maupuan APBD Perubahan 2020 telah diajukan ke DPRD, sedangkan untuk harga satu mesin itu senilai Rp. 870 Juta, jika hal ini saya iyakan maka sudah pasti akan diperhadapkan dengan masalah hukum karena saya dianggap merubah program secara sepihak, olehnya itu yang membuat saya kesal dengan PLN karena kenapa tidak di bulan April mereka sampaikan masalah ini ke saya nanti masuk di bulan september baru mereka sampaikan ke saya,” jelasnya.

Kendati demikian, tidak menutup semangat Ali Ibrahim untuk memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga di dua desa tersebut, sehingga ia memastikan bahwa setelah selesai masa cuti untuk berkampanye dan kembali aktif di bulan Desember 2020, yang menjadi agenda pertamanya adalah membuat surat secara resmi ke Presiden Joko Widodo dan Kementerian terkait untuk kembali mengevaluasi pihak PLN.

Selain itu, untuk menjawab keluhan masyarakat di dua desa tersebut, Ali juga berencana jika dirinya bersama Muhammad Sinen kembali diberi amanah melanjutkan kepemimpinan dua periode, maka pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk satu unit mesin pembangkit listrik yang nantinya ditempatkan di Desa Mare Gam.

" Masalah listrik di Desa Mare Gam maupun Mare Kofo ini merupakan perjuangan saya dengan pak Muhammad Sinen yang melakukan lobi di pemerintah pusat, jadi ini sudah menjadi program kami, sehingga sangat tidak mungkin masalah ini kami biarkan begitu saja, karena saya setelah melakukan peletakkan batu pertama, saya juga berkeinginan untuk dapat meresmikan bangunan tersebut agar hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat di dua desa ini,” tambahnya.

Sementara terkait dengan masalah pelabuhan dari Tidore menuju ke Pulau Mare atau dari Mare ke Pulau Tidore, Ali menegaskan bahwa pihaknya akan menempatkan di areal Kelurahan Gurabati yang berdekatan dengan tempat pendaratan ikan para nelayan di Kelurahan Gurabati, tanpa harus mengabaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hanya saja untuk pelaksanaan kegiatannya mungkin baru bisa dilakukan pada tahun 2021, dan masalah ini juga akan diperjuangkan oleh Fraksi PDIP yang berada di DPRD Kota Tidore Kepulauan.

" Ketika yang lain baru menghayal itu kami sudah memikirkan dan melakukan, intinya saya dengan bapak Muhammad Sinen juga tidak menginginkan masyarakat kami sengsara, kami berdua berkeinginan setiap kebijakan yang kami ambil itu tidak lagi kembali menyulitkan masyarakat, dan merugikan kami dari masalah hukum,” tandasnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga