APK Paslon di Tidore Ditertibkan

[ Penertiban APK Paslon ]

TIDORE - Personil TNI, Polri, Satpol-PP, Kesbangpol dan Bawaslu mengikuti apel gabungan di halaman Kantor KPU Kota Tidore Kepulauan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye berupa baliho, spanduk, stiker, poster, pamflet, selebaran, brosur dan umbul-umbul, Senin (28/9/2020).

Pelepasan personil gabungan ini dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, Abdullah Dahlan bersama Pasi Intel Kodim 1505/Tidore, Lettu Inf. Andri Gusti Wijaya dan Ketua Bawaslu Kota Tidore, Bahrudin Tosofu.

Personil gabungan dibagi menjadi dua kelompok untuk di Pulau Tidore, yakni penertiban di Kecamatan Tidore dan Tidore Timur serta di Kecamatan Tidore Selatan dan Tidore Utara. Satu kelompok lagi menertibkan di empat Kecamatan di daratan Oba, yakni kecamatan Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan.

Penertiban APK pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dilakukan disemua tempat, kecuali di posko utama tim pasangan calon.

" Selain di posko utama, semua APK dan BK ditertibkan termasuk di posko desa dan kelurahan," kata Abdullah saat memberi arahan pada apel gabungan.

"Untuk alat peraga yang menggunakan kayu, dibuka saja gambarnya, kayunya dibiarkan," tambahnya.

Penertiban APK mengacu pada PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Dalam PKPU 11 tahun 2020 pasal 1 ayat 22 dan 23, yang dimaksud dengan APK dan BK adalah benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar yang dipasang dan disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang untuk memilih pasangan calon tertentu.

Selanjutnya, kata Abdullah, sesuai kesepakatan dengan paslon BAGUS, AMAN dan SALAMAT, KPU akan memfasilitasi pencetakan dan pemasangan APK berupa baliho ukuran 3 x 4 meter setiap paslon sebanyak 5 buah disetiap Kota, umbul-umbul ukuran 0,75 x 2,70 meter sebanyak 15 buah setiap Paslon (5 buah ditanggung KPU dan 10 buah ditanggung paslon) disetiap kecamatan dan spanduk ukuran 1,5 x 4 meter sejumlah 1 buah setiap paslon disetiap kelurahan/desa.

" Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh pihak masing-masing paslon, setelah pencetakan dan pemasangan oleh KPU kalo ada APK yang rusak, itu boleh diganti tapi menjadi tanggung jawab pihak paslon," katanya.

Sementara KPU memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran BK diantaranya, selebaran dengan ukuran 8,25 x 21 sentimeter sebanyak 10.000 lembar setiap paslon, brosur dengan ukuran 21 x 29,7 sentimeter sejumlah 10.000 lembar setiap paslon, pamflet berukuran 21 x 29,7 sentimeter sejumlah 10.000 lembar setiap paslon, serta poster ukuran paling besar 40 x 60 sentimeter.

Adapun BK yang difasilitasi oleh partai politik, paslon atau tim kampanye terdiri dari, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan stiker.

" Untuk stiker tidak boleh tempel di tempat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan, tempat umum yang dimaksud adalah tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik serta taman dan pohon.

" Semua BK yang difasilitas pihak paslon jika dikonversikan dalam uang, nilainya paling besar 60 juta rupiah," jelasnya.

Masa kampanye telah dimulai dari 26 September - 5 Desember 2020. APK yang difasilitasi dan dipasang KPU akan ditertibkan dan dibersihkan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.

Penulis: Anto
Editor: Redaks

Baca Juga