Pj Sekda Tikep Sebut Fraksi PKB Salah Baca APBD

[ Pj Sekda Tidore Kepulauan Kartini Elake ]

TIDORE – Sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) terhadap biaya sewa transportasi darat dan air untuk Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang dianggap terjadi double anggaran karena biaya tersebut sudah masuk dalam biaya perjalanan dinas, ditanggapi oleh dari Pj. Sekertaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Kartini Elake, Rabu (5/8/2020).

Sehingga menurut dia, F-PKB sepertinya tidak tuntas atau salah membaca APBD, Pasalnya apa yang kemudian dipersoalkan oleh F-PKB ini sesungguhnya tidak benar, karena biaya terkait dengan mobilitas Darat dan Air untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu sudah diatur dalam undang-undang Keprotokolan.

" Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu merupakan simbol daerah yang merupakan pejabat Negara, sehingga dalam pelayanannya diberikan kehususan, berbeda dengan DPRD yang hanya sebatas pejabat daerah dan kalau disetarakan dengan Eksekutif maka DPRD itu sama seperti pejabat Eselon II,” jelasnya.

Olehnya itu DPRD tidak bisa diberikan kehususan seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebab terkait dengan biaya transportasi, Perjalanan Dinas dan uang harian itu tiga hal yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dengan DPRD karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keprotokolan.

" Kalau DPRD itu sama dengan Pejabat Eselon II yang cuma dapat Uang Harian didalamnya sudah berisi tentang Perjalanan Dinas, Transportasi dan Makan Minum, tetapi kalau kepala daerah itu diatur lain, mereka punya makan minum, uang harian dan transportasi itu diatur secara terpisah,” tambahnya.

Bahkan tak hanya itu, Kartini juga menyentil terkait dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi Wali Kota dan Wakil, dimana untuk biaya nginap di hotel saja bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diharuskan tinggal di hotel berbintang 5, tetapi jika kepala daerah hanya mau nginap di hotel biasa atau penginapan juga tidak masalah tinggal dihitung berdasarkan dimana mereka nginap.

" Pelayanan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang sangat dikhususkan, karena mereka adalah simbol negara,” tegasnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga