Pemkot Tidore Ajukan Perkada LPP APBD 2019 ke Pemprov Malut

[ Pj Sekda Tidore Kepulauan Kartini Elake ]

TIDORE – Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan ahirnya resmi mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun 2019 ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rabu (5/8/2020).

Hal ini disampaikan Pj. Sekda Kota Tidore Kartini Elake saat ditemui sejumlah media di ruang kerjanya, Kartini mengatakan setelah tidak ada persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terkait dengan LPP APBD 2019, pihaknya kemudian melakukan penyusunan Perkada untuk ditindaklanjuti ke Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"  Sejak dua hari kemarin kami sudah melakukan penyusunan Perkada dan serahkan ke Bagian Hukum untuk dipelajari sesuai dengan aturan, sehingga hari ini akan dserahkan ke BPKAD untuk dibawa ke Provinsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kartini menegaskan bahwa terkait dengan sikap penolakan Empat Fraksi di DPRD Kota Tidore sesungguhnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga sikap yang ditunjukan empat fraksi ini tidak bisa menjatuhkan Wali Kota dan Wakil sebagaimana yang termuat dalam Undang-sebelumnya.

" Lahirnya undang 23 Tahun 2014 maka secara langsung telah mengamputasi kewenangan DPRD untuk melakukan Impechment (Pemakzulan) terhadap Kepala Daerah, sehingga sikap penolakan yang dilakukan oleh mereka (Empat Fraksi) ini tidak berpengaruh terhadap pemerintah daerah,” jelasnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga