Kartini: Pemda dan DPRD Bukan Musuh

[ Pj Sekda Tidore Kepulauan Kartini Elake ]

TIDORE – Sikap Penolakan Empat Fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan terkait dengan LPP APBD 2019 dinilai tidak berdasar, Rabu (5/8/2020).

Pasalnya, penolakan atas LPP APBD 2019 ini tidak diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Tidore Kepulauan itu sendiri, olehnya itu Kartini Elake Pj. Sekda Kota Tidore menyesalkan sikap Empat Fraksi terkhusus Ketua DPRD yang membuka ruang untuk melakukan voting sehingga munculah penolakan LPP APBD 2019.

Bahkan saat ini sikap empat fraksi itu juga tidak ada keputusan yang dilahirkan secara kelembagaan (DPRD) sehingga keputusan tersebut dianggap sebagai tidak ada persetujuan bersama.

“ Di dalam Undang-Undang 23 maupun PP 12 itu tidak ada yang namanya penolakan LPP APBD, melainkan sebatas persetujuan bersama dengan catatan, bahkan di Tata tertib DPRD juga tidak ada point yang menjelaskan soal penolakan LPP APBD, lantas DPRD menolak dengan menggunakan dasar hukum yang mana, jadi saya anggap ini menjadi kekeliruan bersama sehingga kedepan kita perlu belajar lagi,” tandasnya.

Olehnya itu, Kartini menjelaskan bahwa LPP APBD ini berbeda dengan Perda Pelaksaanaan APBD yang dimana DPRD dapat melakukan evaluasi apabila terjadi hal-hal yang dianggap menyimpang, namun kalau untuk LPP APBD, DPRD sudah tidak punya kewenangan untuk evaluasi melainkan tinggal dicocokan antara Penetapan APBD dan Realisasi APBD beserta sejumlah point lainnya sebagaimana yang termuat dalam pasal 320 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014.

" Bagaimana mungkin mereka bisa menolak sementara anggarannya sudah dipakai secara bersama, selain dari itu LPP APBD ini juga sudah diaudit oleh lembaga independen yang dipercayakan oleh Negara seperti BPK. Bahkan DPRD melalui Fraksi NasDem telah mengakui itu, jadi tidak mungkin dalam satu mata anggaran kemudian dicairkan tetapi tidak ada dalam APBD,” pungkasnya.

Anehnya, jika DPRD merasa janggal dengan penggunaan anggaran 2019, maka kenapa tidak dilakukan pemanggilan terhadap instansi terkait untuk dimintai penjelasan kemudian diselesaikan sebagai wujud dari pengawasan pada tahun tersebut, malah setelah semua sudah selesai diaudit dan sama-sama mengakui hasil audit itu baru kemudian dipersolakan.

Kendati demikian, Kartini berharap untuk kedepannya DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mensinergikan satu kesepahaman bersama untuk membangun Kota Tidore Kepulauan, pasalnya Pemda bukan Musuh DPRD melainkan mitra strategis karena posisi Pemda dan DPRD itu sejajar.

" DPRD bukan musuh Pemda, begitupun sebaliknya, maka harapan saya kedepan kita dapat membangun mitra strategis untuk memajukan daerah, kasihan masyarakat yang kena imbas akibat polemik yang dibangun,” tandasnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga