Sikap 16 Anggota DPRD Tikep Dianggap Lucu

Suasana paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan

TIDORE – Sikap 16 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang menolak terkait dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019, ditanggapi secara dingin oleh Wali Kota Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen.

Bahkan mereka berdua merasa lucu dengan sikap yang ditunjukan dengan kompak oleh 16 Anggota DPRD tersebut. Sehingga menurut Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim mengtakan bahwa sikap yang ditunjukan oleh sejumlah Anggota DPRD tersebut bukanlah persoalan yang luar biasa melainkan biasa saja, Kamis (30/7/2020)

" Kalau mereka menolak terkait dengan LPP yang didalamnya berisi soal Agenda perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil beserta program kegiatan lainnya, seharusnya pada pembahasan APBD 2019 itu mereka sudah menolak bukan diketuk untuk disetujui. Lagipula dalam APBD 2019 juga terinklut biaya perjalanan Dinas DPRD Kota Tikep, Gaji dan Tunjangan beserta uang makan dan biaya honor para pegawai yang sudah mereka pakai, lalu hari ini mereka menolak, inikan lucu," katanya saat ditemui usai melakukan paripurna LPP APBD 2019 yang berlangsung di DPRD Kota Tidore.

Lebih lanjut Wali Kota menjelaskan bahwa terkait dengan APBD 2019, Anggaran yang dipergunakan oleh DPRD Kota Tidore juga terdapat temuan dari BPK, hanya saja temuan tersebut sudah dikembalikan. “APBD 2019 memang ada temuan termasuk di DPRD namun sudah dikembalikan,” tambahnya.

Senada disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dia mengatakan dalam Paripurna LPP seharusnya DPRD melalui Fraksi-Fraksi lebih memusatkan perhatian terkait dengan temuan-temuan BPK, bukan pada persoalan program kegiatan yang sudah disetujui pada saat pembahasan APBD 2019. Karena program-program yang disoalkan oleh DPRD seharusnya sudah tuntas pada saat pembahasan, bukan kembali membahas disaat paripurna LPP.

" Hampir sebagian besar pandangan fraksi tidak menyentuh pada hasil temuan BPK, padahal seharusnya fraksi-fraksi bisa fokus ke arah situ. Karena saat ini sudah seharusnya kita masuk pada tahapan evaluasi penggunaan angaran bukan lagi masuk pada soal pembahasan program,” jelasnya.

Lagipula untuk tahun APBD 2019, Kota Tidore Kepulauan telah mendapat penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait dengan pengelolaan keuangan negara, olehnya itu jika DPRD menolak LPP APBD 2019 maka samahalanya dengan DPRD menganggap remeh lembaga independent seperti BPK yang memiliki kewenangan untuk mengaudit keuangan negara atau daerah.

" Sikap DPRD ini samahalnya mereka membantah Hasil dari BPK sebagai lembaga negara yang kredibel dan kapabel, padahal kita tau bersama bahwa BPK merupakan lembaga independen, selain itu metodologinya juga sudah teruji dan jauh dari unsur politik, berbeda dengan DPRD yang merupakan lembaga politik yang tidak punya argumentasi akademik, metodologi dan kapasitas untuk mengaudit keuangan daerah/negara. Untuk itu sikap penolakan DPRD ini, sebenarnya mereka mau tolak unsur laporan yang mana serta argumentasi akamiknya seperti apa” tandasnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Tidore kepulauan Achmad Ishak ikut angkat bicara, dia mengatakan Ranperda tentang LPP APBD 2019 diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. dalam undang-undang tersebut tidak mengisyaratkan tentang menolak atau menerima, sehingga apapun sikap DPRD tidak berdampak apa-apa terhadap Pemerintah Daerah. Karena kewenangannya dikembalikan ke Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti ke Gubernur tanpa harus melalui DPRD.

“Kalau tidak ada keputusan bersama maka Pemerintah Daerah (Walikota) bisa melanjutkan LPP APBD dengan peraturan walikota ke Gubernur, dan apabila dalam jangka waktu tertentu Gubernur tidak mengeluarkan keputusan, maka kepala Daerah (Walikota) berhak mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Ranperda tersebut,” ujarnya.

Sekedar diketahui, terkait dengan penolakan LPP APBD 2019 ini ditunjukan oleh 16 anggota DPRD saat melakukan Voting pada saat rapat Paripurna, mereka diantaranya Mochtar Djumati, Ratna Namsah, Malik Muhammad, Kader Hamzah, Umar Ismail, Ridwan Moh. Yamin, Wahab Samad, Mahmud Muhammad, Fahrizal Amirudin Do. Muhammad, Naser Rabo, Syafril Lasidji, Elvri Conoras, Murad Polisiri, Muhammad Hi. Fatah, Riri Aisyah Do Taher, dan Asma Ismail. smenetara yang menerima diantaranya Ahmad Laiman, Ahmad Ishak, Husain Ibrahim, Marwan Suwardi, Husen Bin Syeh Abubakar, Abd Djalal Radjabessy, dan Abdurrahman Arsad. Sementara yang tidak hadir dalam agenda tersebut diantaranya Ahmad Zen dan Adelan Hmir.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga