Bilang Politik Dinasti, Rano dan Arifin ” Ngawur “

Foto: Muhammad Sinen Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan saat berenang bersama sejumlah anak-anak dan bercanda tawa

TIDORE – Sorotan Muhammad Arifin salah satu warga Kelurahan Mareku dan Rorano Safril Abubakar alias Rano salah satu warga kelurahan Gamtufkange terkait dengan kepemimpinan Muhammad Sinen yang terkesan membangun politik dinasti, mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh di Kota Tidore Kepulauan.

Adalah Ahmad Ishak Sekertaris DPC PDIP Kota Tidore Kepulauan, dia mengatakan jika pandangan Rorano dan Arifin terkait dengan Politik Dinasti yang dilekatkan karena adanya dua Kader PDIP yang dipilih oleh Rakyat untuk memangku jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tidore Kepulauan seperti Hj. Rahmawati Muhammad (Anggota DPRD Provinsi) dan Marwan Suwardi (Anggota DPRD Kota Tikep) yang memiliki ikatan emosional dengan Miuhammad Sinen, maka sesungguhnya itu adalah pandangan yang keliru.

Pasalnya untuk menjadikan Hi. Rahmawati dan Marwan Suwardi sebagai anggota DPRD sesungguhnya tidak ditentukan oleh Muhammad Sinen, melainkan oleh masyarakat yang memilih mereka berdua untuk dijadikan sebagai anggota DPRD. dan jika rakyat sudah menjatuhkan pilihan ke mereka lalu siapa yang harus disalahkan, lagipula mereka berdua juga memiliki hak kewarnegaraan yang sama seperti warga lainnya dalam dunia demokrasi yang kita anut saat ini, yakni berhak untuk dipilih dan memilih.

“Hi. Rahmawati tercatat sebagai kader PDIP itu sejak tahun 2003, bahkan saat itu dia masuk sebagai pengurus DPC PDIP Kota Tikep sebagai Wakil Bendahara, sementara Muhammad Sinen saat itu masih menjabat sebagai Pengurus PAC PDIP Tidore Utara, dan untuk Marwan Suwardi dia itu Sekertaris PAC, dan jika mereka berdua terpilih sebagai anggota DPRD itu bukan karena Muhammad Sinen tetapi rakyar yang menghendaki,” ungkapnya saat ditemui di sekretariat DPC PDIP Kota Tikep pada Kamis, (30/7/2020).

Lebih lanjut, Ahmad yang juga merupakan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan ini mengatakan bahwa dalam mendorong kader Partai PDIP Kota Tidore mengorbitkan kader-kader partai yang dianggap mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. dan untuk Hi. Rahmawati dan Marwan Suwardi telah melalui proses kaderisasi sudah sejak lama.

“Jika Rahmawati dan Marwan Suwardi memiliki hubungan emosional dengan Muhammad Sinen maka itu adalah kodrat kemanusiaan yang tak bisa dihindari. olehnya itu jika kita melarang mereka berdua untuk mencalonkan diri maka itu tidak fair, karena tentu mereka tidak bisa menolak sebagai Istri dan menantu dari seorang Muhammad Sinen,” jelasnya.

Lain hal jika Posisi Muhammad Sinen sebagai Wakil Walikota Tidore Kepulauan kemudian menunjuk Hi. Rahmawati atau Marwan Suwardi Sebagai Sekertaris Daerah maka jelas terlihat adanya politik dinasti, karena jabatan yang nantinya diemban oleh mereka berdua ditentukan oleh Muhammad Sinen, tetapi jika mereka mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD maka yang menentukan adalah Rakyat.

“Mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD inikan harus melalui Partai, jadi Bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota DPRD kemudian tidak diakomodir oleh Partai lain, kami dari PDIP juga membuka diri untuk siap merekrut, hanya saja untuk dicalonkan sebagai Anggota DPRD tentu harus melalui mekanisme partai, sehingga tidak serta merta dia itu istri Walikota atau menantu Walikota kemudian didorong juga tidak demikian,” tuturnya.

Olehnya itu, Ahmad menantang kepada Rano dan Arifin agar dalam momentum politik mereka berdua bisa maju bertarung sebagai Calon Anggota DPRD sehingga dapat memutus mata rantai politik dinasti sebagaman yang mereka maksudkan.

“Kalau tidak ingin ada politik dinasti silahkan maju dan bertarung, kalau terpilih alhamdulillah, tetapi kalau masyarakat lebih cenderung menerima politis yang notebene berasal dari ranah kekuasaan maka kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena itu adalah haknya Rakyat,” tandasnya.

Senada disampaikan Ardiansyah Fauji mantan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, dia mengatakan Sederhananya demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, menjamin prinsip kesetaraan bagi setiap warga negaranya dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan bersama.

Demokrasi memungkinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi baik langsung maupun tak langsung (keterwakilan) dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam segi kehidupan berbangsa baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya setiap warga negara mendapat porsi yang setara dan adil.

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama begitu pun dalam soal-soal relasi kuasa, tiap-tiap orang memiliki hak dipilih dan memilih tanpa terkecuali, sehingga dalam demokrasi tidak kita kenal kekuasaaan warisan sebagaimana yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Monarki (kerajaan), dimana seluruh pergantian kepemimpinan (jabatan) ditentukan oleh kekerabatan dan garis keturunan (dinasti) semata.

Karenanya pelarangan terhadap hak politik seorang warga negara dalam sistem pemerintahan demokrasi tidaklah dibenarkan, dan sangat bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri. Dasar itu yang kemudian menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pelarangan tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga politik dinasti diperbolehkan melalui putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Larangan keluarga tertentu untuk mencalonkan diri bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi terang sekali, secara yuridis formal tak ada regulasi yang melarang seseorang menggunakan hak politiknya dikaitkan dengan hubungan kekerabatan atau dinasti.

“Semua jabatan sebagai Anggota DPRD baik Propinsi maupun Kota bukanlah sebuah hadiah atau lewat penunjukan, tetapi melalui proses dan kompetisi yang sama beratnya dengan para kompetitor lainnya di dapil masing-masing. Tak ada satu tahapan pun baik mekanisme prosedural di Partai maupun di KPU yang diabaikan karena pertimbangan kedekatan dengan seorang wakil walikota,” jelasnya lelaki yang kini menjadi Juru Bicara pasangan AMAN Jilid II.

Untuk itu, ia menilai sebagai seorang politisi yang memulai karier politik dari titik terbawah, seorang Muhammad Sinen pastilah paham benar bagaimana cara mendapatkan kekuasaan dan merawatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Buktinya sampai detik ini Muhammad Sinen selaku pimpinan Partai bisa mengakomodir kepentingan seluruh kader partai dan kekuasaan yang dimilikinya akan membuka peluang pada siapa saja untuk bisa bekerja sama menuntaskan visi besar kepemimpinan.

“Muhammad Sinen merupakan pribadi yang tegas dan mungkin sosok penuh kontroversial namun begitu dekat dengan masyarakat (jelata) meminjam ucapan bung Rano, bisa dicek ke kampung-kampung ia dirindukan dan kehadirannya selalu dinantikan warga,” tutupnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga