Target Belanja Daerah Pemkot Tidore 1 Triliun

Kepala Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Syofyan Saraha

TIDORE - Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menargetkan belanja daerah kurang lebih sebesar Rp 1 triliun, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam draft plafon sementara KUA-PPAS tahun 2021, yang diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pekan lalu, Sabtu (25/7/2020).

Kepala Bappetlitbang Kota Tidore, Syofyan Saraha, kepada jarita.id menyampaikan bahwa, target belanja daerah tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor: 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No: 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dimana belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Serta pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan, terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Hal itu sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, tentang SPM, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

" Belanja daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja, serta standar harga satuan regional," kata Syofyan.

Lebih lanjut, kata Syofyan, Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. Alokasi belanja daerah diutamakan untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan.

Memprioritaskan pos belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi,  serta belanja bagi hasil. Anggaran belanja daerah dialokasikan secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab kinerja, sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021, serta program prioritas tahun 2021.

Belanja tidak langsung semisal belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Belanja untuk penyiapan infrastruktur penyelenggaraan sail Tidore 2021, melakukan efisiensi belanja aparatur (operasional) dan mengoptimalkan belanja modal yang mendukung pelayanan dasar. Juga memprioritaskan belanja untuk pemulihan ekonomi daerah setelah pandemi covid-19.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga