Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Bakal Rampung

[ Elvri Habib ]

TIDORE – Setelah dua kali menunda pembahasan Pansus perlindungan perempuan dan anak akhirnya direncanakan pada tanggal 23 Juli 2020 akan segera rampung. Hal itu disampaikan oleh salah satu Pansus perlindungan perempuan dan anak DPRD Kota Tidore, Elvri Habib, Senin (20/7/2020).

Selama pembahasan Pansus perlindungan perempuan dan anak di beberapa waktu lalu, belum bisa diterima, baik Pansus maupun OPD yang lain, dikarenakan disaat pembahasan ulang di tanggal 17 Juli 2020, maka dijawab oleh Pansus perlindungan perempuan dan anak, bahwa kita masih butuh koordinasi lagi dengan Pemerintah.

“Memang dari pemabahasan lanjutan tadi, masih pasal-pasal yang perlu diboboti oleh Kejaksaan dan Pengadilan terkait dengan langkah pencegahan. Untuk itu, mash perlu ada perbaikan bersama dan insyah Allah di tanggal 23 Juli 2020 nanti, sudah rampung,” ucap Elvri.

Kata dia, sebenarnya di draf awal, terdapat pasal-pasal, menurutnya belum pas untuk ditindaklajuti, karena terdapat poin-poin yang terkandung di pasal tersebut, sudah aturan-aturan yang sudah kuat. Tetapi ada permintaan dari Forum Studi Perempuan Maluku Utara (Fospar) agar pansus Perlindungan perempuan dan anak yang akan diperdakan nanti, perlu dimasukan sanksi, namun pihak Kejaksaan dan Pengadilan tidak terima.

Lanjut dia, Perlindungan perempuan dan anak, sebagaiamana penyampaian dari Kejaksaan, jangan hanya menangani kasusnya saja, tetapi ada upaya pencegahan dan tindakan di lapangan.

“Karena pasca penanganan kasus, berharap tidak ada trauma terhadap korban. Bahkan hukumannya sampai 15 tahun, namun tidak ada efek jerahnya, misalnya kasus di Tongwai dan Gurabati sepanjang 2018-2019 Tidore meningkat jauh. Hal inilah, kita tidak mau,”katanya.

Olehnya itu, kami menganggap perlindungan perempuan dan anak ini, lebih pada upaya pencegahan.” Saya belum menyatakan bahwa di tanggal 23 Juli nanti, akan rampung dan diperdakan, dan pasti belum mendekati sempurna. Kalau sudah diperdakan, kami menginginkan proses ini berjalan dan disosialisasikan betul bisa diterima oleh masyarakat di delapan Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan,” tambahya.

Senada juga diungkapkan Wakil Ketua II DPRD, Ratna Namsa saat diconfirmasi, menyampaikan bahwa setelah dijadwalkan oleh Pansus Perlindungan perempuan dan anak oleh Tim Pansus DPRD, ternyata terdapat aturan-aturan di dalamnya Perda itu masih diberikan tanda bintang.

“ Tanda bintang itu, berarti belum fiks untuk disahkan, tetapi akan di tanggal 23 atau 24 Juli nanti, tingal rampung dan akan diparpurnakan,” jelas Ratna.

Selain Perda Perlindungan perempuan dan anak yang dirampung nanti, terdapat Perda Penanaman modal ditunda, guna melakukan harmonisasi lagi terkait poin-poin yang nantinya dimasukan menjadi Perda. “ Insyah Allah satu atau dua hari ke depan selesai juga penanaman modal,”pungkasnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga