Disperkimtan Tidak Tahu soal Saluran Air, Kwatak Minta Penegak Hukum Bergerak

Proyek saluran air yang tidak ada papan proyek

TIDORE - Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tidore Kepulauan juga mengaku tidak mengetahui pekerjaan saluran air yang berada di Kelurahan Rum Balibunga yang tidak memiliki papan proyek itu, hal serupa juga diakui oleh Dinas PU dan BPBD Kota Tidore, serta Kepala Kelurahan Rum Balibunga pada pemberitaan media ini sebelumnya, Rabu (15/7/2020).

Kepala Bidang Perkimtan Imran Ibrahim, mengatakan di tahun 2020 Disperkimtan Kota Tidore hanya memiliki 4 paket pekerjaan, yakni dua paket saluran air di Kelurahan Guraping, Pembangunan Pagar Kantor Lurah Toloa, dan Rehabilitas Musholla di Kantor Walikota.

" Torang di tahun 2020 ini ada saluran air lagi, cuman itu di Kelurahan Guraping, kalau untuk saluran air di Rum Balibunga torang tara tau, tadi saja saya juga dapat telepon dari Jaksa ditanya masalah saluran itu, proyek itu mungkin Provinsi atau Balai punya kapa," kata Imran saat diconfirmasi dikantornya.

Akibatnya, proyek saluran air sepanjang 100 meter yang tidak bertuan itu mendapat sorotan dari Komunitas Wartawan Kota Tidore (Kwatak). Ketua Kwatak Mardianto Musa kepada jarita.id, mendesak agar pihak Kepolisian dan Jaksa untuk segera bertindak, jangan mendiami dan membiarkan perdebatan liar ditengah masyarakat," Sudah sangat jelas sampai saat ini belum ada satu pihak mana pun yang mengakui itu pekerjaan mereka," kata Mas Antoth panggilan akrabnya.

Lebih lanjut, Mardianto mengatakan disisi lain juga apa yang terjadi merupakan sebuah pelanggaran pidana yang layak diproses Hukum baik itu kontraktor maupun Instansi terkait, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini praktek pidana yang dilakukan secara terang-terangan.

" Iya karena sudah meresahkan dan menjadi perbincangan liar saling tuding dan tidak bisa di biarkan, harusnya penegak Hukum sudah harus bergerak dengan banyaknya pemberitaan yang telah dikonsumsi publik," tuturnya.

Dia menambahkan, papan proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini di mulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di Badan publik. Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Website, Portal LPSE, Papan pengumuman resmi," Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam Undang - Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," tutupnya.

Penulis: Anto
Editor: Redaksi

Baca Juga